Palu (14/7/2023). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kembali menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) ke-IV kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sulawesi Tengan TA. 2023, Kamis, 13/07/23

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) IV Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulawesi Tengah TA. 2023 dilaksanakan dari pagi hingga sore hari yang dibagi menjadi 4 (dua) Sesi. Sesi ke-1 membahas isu dan tantangan internal Kementerian PUPR dan Konsultan yang menitikberatkan pada Evaluasi penyerapan Anggaran pada kuartal ke- 2 Tahun 2023. Sesi ke-2 membahas Strategi percepatan Kegiatan CSRRP untuk menyusun dan menyepakati sinkronisasi  serta penyelarasan time schedule pembangunan huntap dan infrastruktur permukiman di Tondo 2, Talise dan Petobo yang waktunya bersamaan sehingga tidak menghambat pada pekerjaan di lapangan.

Rakornis kali ini, selain dihadiri oleh internal Kementerian pada Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Perumahan Kementerian PUPR serta Konsultan yang terlibat, juga hadir Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala. Kehadiran Pemda diperlukan dalam membahas penyelesaian terkait klaim Lahan Tondo 2 pada Tapak 2A2 yang masih dalam proses. Selain itu, beberapa persoalan yang perlu segera disepakati terkait dengan Lahan untuk Pekerjaan Pembangunan IPA Kapasitas 2 x 30 Lit/det untuk Huntap Tondo 1, Tondo 2 dan Talise di Kota Palu yang telah terkontrak 13 Maret 2023, dimana  untuk pembangunan reservoir belum dapat dilaksanakan karena masih proses pembebasan lahan oleh Pemerintah Kota Palu.

Pengarahan dari Ketua Kasatgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi dan Tsunami Sulawesi Tengah Arie Setiadi Moerwanto menyampaikan beberapa poin penting untuk dukungan Pemerintah Kota Palu, yaitu menyelesaikan klaim Lahan Tondo 2 mencakup lahan yang diperuntukkan lebih dari 157 unit dari 1056 Huntap yang akan dibangun di Tondo 2.

Pemda juga menyiapkan segera Lahan untuk IPA kapasitas 2x30lt/detik dalam penyediaan air minum huntap Tondo 1, Tondo 2 dan Talise, dan appraisal dari KJPP. Distribusi Air tersebut juga diperkukan untuk Universitas Tadulako.

Kasatgas meminta untuk segera melakukan percepatan penyelesaian penerbitan Perizinan Bangunan Gedung dan SLF, dan  penyerahan Aset.

“Setelah selesai bangunan, segera kita lakukan serahterima untuk selanjutnya dilakukan pengelolaan melalui perangkat Daerah” ungkap Arie.

Dalam kesempatan sambutan dan pengarahan itu, Arie Moerwanto juga meminta dukungan seluruh Pemda yang hadir untuk mempercepat penerbitan izin lingkungan kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan.

“Ide kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan ini untuk mengurangi kesenjangan.  Arahan dari Wapres, agar huntap menjadi Smart Settlement Area maka diperlukan penyelesaian dokumen Lingkungan. Kegiatan ISL ini sdh mulai dilaksanakan dan berakhir pada 2023” Jelas Arie Moerwanto.

Tanggapan Pemkot Palu:

Pemkot Palu telah melakukan fasilitasi penyelesaian Lahan Tondo 2 dengan warga yang mengklaim. Kepala Bappeda, Arfan, menegaskan bahwa warga yang mengklaim Lahan sebenarnya tidak memiliki hak karena SKPT itu terbit setelah adanya Penlok dari Gubernur. Karena itu, Pemkot malayangkan 2 kali Somasi.

“Namun Somasi itu diabaikan oleh Warga yang mengklaim”, jelas Arfan.

Namun karena mendesaknya waktu penyelesaian kegiatan yang harus selesai pada akhir Desember 2023, maka PUPR  memberikan deadline waktu hingga Akhir Juli 2023.

“Kami akan menyelsaikan masalah Lahan ini dalam 2 minggu, yaitu pada akhir Juli selesai” tegas Arfan, Kepala Bappeda Kota Palu.

Terkait Kawasan Hntap Tondo 2 ini, Bank Dunia telah menyetujui untuk melaksanakan Pembangunan Infrastruktur dan Kontrsuksi, melalui Surat Bank Dunia No NSUP- 28/WB/Aug/2022 tanggal 18 Agustus 2022 berupa Due Diligence Report (DDR), sehingga pada awal Tahun 2023 BPPW Sulawesi Tengah dan BP2P Sulawesi II telah melaksanakan pembangunan di Kawasan tersebut dengan target penyelesaian pembangunan huntap yaitu Desember 2023. Adanya klaim lahan pada Tapak 2A2 dengan kapasitas 157 unit tapak menjadi kendala yang harus segera disikapi. ( Muslich Basri/Communication Specialist PMC – CSRRP)