Terima kasih atas aduannya. Kami informasikan bahwa berikut beberapa kriteria agar WTB dapat dikategorikan sebagai penerima huntap PUPR dengan mengacu pada SK Gubernur No.360 Th 2019
1) masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan jalur patahan sesar Palu koro (zona rawan bencana) yang terdapat di dalam data yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dibuktikan dengan surat kepemilikan yang sah atau surat keterangan dari pemerintah setempat;
2) tanah, bangunan hunian rumah hunian tetap, fasilitas sosial ,dan fasilitas umum disediakan oleh pemerintah atau donatur yang tidak mengikat;
3) tanah lokasi pembangunan rumah hunian tetap harus mengacu pada Master Plan penataan dan kawasan pemerintah setempat;
4) masyarakat yang berhak mendapatkan hunian tetap adalah warga pemilik rumah atau ahli waris yang sah, dengan ketentuan setiap pemilik rumah hanya mendapatkan 1 unit hunian tetap;
5) masyarakat yang tidak bersedia masuk ke dalam bangunan rumah hunian tetap, maka akan dibangunkan rumah hunian tetap di atas tanah milik warga yang bersangkutan, sepanjang lahan tersebut tidak berada di dalam zona rawan bencana; serta
6) WTB yang bersangkutan belum pernah menerima bantuan rumah

Dalam skema bantuan PUPR dan BPBD memiliki perbedaan yang bergantung pada aset zonasi lahan asal. Apabila aset lahan asal WTB berada di zona merah, maka WTB tersebut memiliki hak untuk menerima bantuan PUPR. Namun apabila posisi lahan asal berada bukan di zona merah, maka bantuan yang diberikan kepada WTB tersebut adalah bantuan BPBD atau dana stimulan. Sehingga tidak akan terdapat penerima bantuan yang terdaftar sebanyak dua kali.

Untuk lahan asal tentunya masih menjadi milik WTB. Pemerintah tidak memiliki wewenang untuk mengambil lahan milik WTB, akan tetapi program relokasi ditujukan agar para WTB tidak lagi menempati lahan asal sebagai tempat hunian, mengingat lahan tersebut masuk ke dalam zona rawan bencana.

Berkas yang sudah diserahkan kepada Dinas BPBD, maka tahapan selanjutnya akan dilakukan seleksi administrasi untuk dilakukan pengecekan survei lokasi rumah kepada WTB yang berhak mendapatkan bantuan. Apabila sampai saat ini belum dilakukan pengecekan oleh Tim Survei, maka silakan koordinasikan kembali bersama Dinas BPBD setempat. WTB dipastikan menerima huntap jika sudah ditetapkan melalui SK Penerima Huntap oleh kepala daerah.